all about electricity (indonesia)

Posts tagged ‘pln’

Poster Fokus Januari 2016

Sayang dilewatkan, poster di Fokus, majalah terbitan PLN edisi Januari 2016…

Iklan

Indonesia Power, 20 Tahun Membangkitkan Listrik untuk Negeri

logo 20 tahun IP

Hari Sabtu 3 Oktober 2015 kemarin saya berkesempatan menghadiri undangan syukuran 20 Tahun Membangkitkan Listrik untuk Negeri dari PT Indonesia Power, perusahaan tempat saya berkarya saat ini. Acara ini dimeriahkan oleh sambutan para sesepuh pendiri dan pengurus perusahaan dari era kelahirannya sampai dengan saat ini, seperti Bapak Eddie Widiono, Firdaus Akmal, Abimanyu Suyoso, Tonny Agus Mulyantono, Djoko Hastowo, Supangkat Iwan Santoso, Antonius RT Artono, I Gusti Agung Ngurah Adnyana, Aries Mufti, beberapa di antaranya hadir di acara syukuran ini.

Perusahaan ini bersama induknya, PT PLN (Persero), dan saudaranya, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), memiliki sejarah yang sangat panjang, diawali dari sejak jaman sebelum kemerdekaan sampai dengan saat ini. PT Indonesia Power bergerak di bisnis pembangkitan tenaga listrik, termasuk penyediaan jasa yang terkait melalui anak-anak perusahaannya, untuk dikirim ke sistem transmisi dan distribusi, sebelum listrik dikonsumsi oleh masyarakat. Boleh dibilang jika membicarakan penyediaan listrik di Indonesia, PT Indonesia Power dan PT PJB lah sebetulnya yang ada di balik layar yang mendukung PT PLN (Persero) dengan porsi pembangkitan tenaga listrik terbesar di Indonesia. Perusahaan ini boleh dibilang merupakan universitasnya ilmu pembangkitan listrik di Indonesia karena memiliki kompetensi pengelolaan berbagai jenis pembangkitan listrik berbahan bakar fosil maupun yang berasal dari sumber energi terbarukan (renewable resources), seperti PLTU batubara, PLTG, PLTGU minyak/gas, PLTD, PLTDG, PLTA, PLTMH, PLTP (geothermal / panas bumi).

Saya menyempatkan mengambil gambar poster-poster di acara tersebut yang menceritakan sejarah pembangkitan listrik di Indonesia yang terkait dengan perusahaan ini, yang saya tulis ulang berikut:

IMG_20151003_091949

1945-1960

  • Pengambilalihan Perusahaan Listrik dan Gas yang dikuasai Jepang setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.
  • Dibentuknya Djawatan Listrik dan Gas dengan kapasitas listrik 157,5 MW pada tanggal 27 Oktober 1945 oleh Presiden Soekarno.
  • Kongres SBLGI Lasykar Listrik dan Gas pada bulan Mei 1947 di Malang.
  • Pengambilalihan perusahaan listrik ANIEM di Surabaya, pada tanggal 2 November 1954 oleh Ir. R.M. Koesoemaningrat dan Ir. F.J. Inkriwang.
  • Program Listrik Masuk Desa pada Hari Listrik Nasional tanggal 27 Oktober 1960.

IMG_20151003_092000

1961-1995

  • Pembentukan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang bergerak di bidang Listrik, Gas dan Kokas pada tanggal 1 Januari 1961.
  • Pembubaran BPU-PLN dan dibentuknya 2 Perusahaan Negara, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) pada tanggal 1 Januari 1965.
  • Status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) pada tahun 1972.
  • Status PLN dari status Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) pada tanggal 16 Juni 1994.

IMG_20151003_092023

IMG_20151003_092017

1995-2000

  • Pendirian PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PLN PJB I) pada tanggal 3 Oktober 1995.
  • Perubahan nama PT PLN PJB I menjadi PT Indonesia Power (1 September 2000).
  • Pendirian anak perusahaan PT Artha Daya Coalindo (ADC) pada tanggal 21 Oktober 1997.
  • Pendirian anak perusahaan PT Cogindo Daya Bersama (CDB) pada tanggal 15 April 1998.
  • Pendirian anak perusahaan PT Rekadaya Elektrika (RE) pada tanggal 20 Oktober 2000.

IMG_20151003_092218

2006-2010

  • Penetapan sasaran untuk perwujudan Visi Perusahaan, yaitu mempertahankan dan meningkatkan kapasitas dan kinerja jangka panjang untuk kelangsungan dan pertumbuhan Perusahaan dengan “Landasan yang Kuat” dan penetapan target pencapaian 10% Perusahaan pembangkit kelas dunia di tahun 2015.
  • Pendirian anak perusahaan PT Indo Ridlatama Power (IRP) pada tanggal 20 September 2007.
  • Pendirian anak perusahaan PT Tangkuban Parahu Geothermal Power pada tanggal 1 Oktober 2009.
  • Pembentukan Unit Jasa Pembangkitan Banten 2 Labuan pada tanggal 11 Januari 2010.

IMG_20151003_092226

2011-2015

  • Transformasi menuju Operation & Maintenance (O&M) Excellence.
  • Penetapan target World Class Services (WCS) 2015.
  • Pengembangan portofolio usaha dan penetapan tahap pencapaian Visi Perusahaan melalui penetapan tujuan.
  • Menjalankan program strategis dan pengembangan organisasi Perusahaan 2013.
  • Pembentukan UJP Jabar 1 Pelabuhan Ratu pada tanggal 21 Februari 2011.
  • Pendirian anak Perusahaan PT Rajamandala Electric Power pada tanggal 14 Februari 2012.
  • Pendirian anak Perusahaan PT Perta Daya Gas pada tanggal 26 April 2012.
  • Pembentukan UJP Jateng 2 – Adipala 26 Juli 2013.
  • Pendirian anak Perusahaan PT Putra Indotenaga pada tanggal 20 Desember 2013.
  • Pembentukan UJP Pangkalan Susu pada tanggal 20 Januari 2014.
  • Pembentukan UPJP Bali pada tanggal 3 Maret 2014 yang mengelola pembangkit di kawasan Indonesia Timur yang terdiri dari:
    • PLTU Barru, Makassar
    • PLTP Ulumbu, NTT
    • PLTU Jeranjang, Lombok
    • PLTU Haultecamp, Papua
    • PLTU Ambon
    • PLTU Sanggau, Kalbar.

IMG_20151003_092116

Museum Listrik Taman Mini, 3 Oktober 2015, foto manajemen dan pegawai IP di tengah acara syukuran.

Laboratorium Tenaga Air (LTA) Cipayung

Beberapa hari yang lalu saya mendapat undangan pembahasan salah satu draft Standar PLN (SPLN) dari PLN Puslitbang. Dalam undangan tsb. disebutkan lokasi tempat pembahasan ada di LTA Cipayung. Beberapa kali saya memang sudah pernah menghadiri acara dari PLN di daerah Puncak, namun belum pernah di LTA Cipayung. Saya coba googling untuk mengetahui lokasi tepatnya. Dari jalan raya menuju Puncak, akses masuknya dari jalan/gang Habib Umar (kanan jalan dari arah bawah). Penunjuk arahnya kecil, jadi harus jeli untuk mencarinya. Setelah tiba lokasi, LTA Cipayung ini ternyata tempat asri yang tersembunyi dari keramaian, tempat yang cocok untuk brainstorming bagi tim kecil kami, betul-betul tempat untuk “escape vacation”. LTA ini sebenarnya adalah laboratorium untuk menguji turbin air bagi PLTM/PLTMH.

Bisnis PLTMH sendiri saat ini adalah bisnis yang cukup menggiurkan bagi investor, listriknya pasti dapat dijual. Namun demikian analisis proyeknya harus hati-hati. Kita harus jeli melihat naik turunnya debit air sepanjang tahun terkait dengan kondisi alam di sumber air (hulu), ketinggian jatuh air (head), kondisi tanah (bergerak, rawan longsor dan banjir atau tidak) dan yang tidak kalah penting adalah perijinan. Saat ini hampir semua daerah aliran sungai yang potensial untuk dibuat PLTM/PLTMH sudah ada pemegang ijin lokasinya walaupun dari Pemda setempat ada jangka waktu masa berlakunya. Pilihan yang masuk akal adalah memasukkan komponen biaya akuisisi ijin lokasi dari pemegang ijin yang ada sebagai bagian dari investasi. Salah satu cara cepat untuk mempelajari bisnis ini, adalah dengan bergabung ke grup diskusi Jejaring Mikrohidro Indonesia.

LAB TENAGA AIR PLN 2 LAB TENAGA AIR PLN

Gambar

CNG Plant di Pameran Kelistrikan 2014

Pameran kelistrikan dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-69 di Jakarta Convention Center 1-3 Oktober 2014 ini sangat sayang jika dilewatkan. Saya share foto-foto di pameran ini yang berhubungan dengan artikel saya sebelumnya.

 

Photo0185

Photo0186

Photo0178

Photo0179

 

Photo0172

Photo0173

Photo0174
CNG MTW 1

CNG MTW 2
Photo0175

Isolated System Operation Cost Cutting by CNG-Gas Engines Generation (Reliability and Economic Review, PLTMG Bawean Case Study)

Sorry, I’m going to write this article in Bahasa Indonesia, I change my mind once I begin to write the first paragraph.

Artikel saya kali ini, berkaitan dengan beberapa artikel saya yang terdahulu, yang membicarakan apa itu sistem tenaga listrik yang terisolasi dari jala-jala utama, apa problem dan tantangannya, kenapa ide penggunaan sumber energi terbarukan ternyata bukan pil ajaib yang bisa menyelesaikan semua problem sekaligus pada sistem yang terisolasi, sekaligus kaitannya dengan penggunaan bahan bakar gas dalam bentuk CNG yang mulai banyak digunakan di pembangkit listrik. Sebelumnya saya akan sedikit mengulas ulang, topik saya yang lalu yang terkait dengan CNG.

Dalam beberapa bulan ini saya beruntung bisa berkesempatan mengunjungi fasilitas-fasilitas pembangkit listrik tenaga gas milik PLN dan anak-anak usahanya yang dilengkapi dengan CNG Plant. Saya telah mengunjungi fasilitas-fasilitas tersebut yang berada di:

  1. Grati, Pasuruan, Jawa Timur
  2. Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah
  3. Muara Tawar, Bekasi, Jawa Barat
  4. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan
  5. Sei Gelam, Jambi
  6. Kijang, Pulau Bintan, Batam
  7. Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur

Tiap fasilitas tersebut memiliki keunikan, karena memang problem yang dihadapi di masing-masing lokasi bervariasi. Dari segi disain, CNG Plant di lokasi-lokasi tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar:

  1. Fasilitas CNG Plant Mother-Daughter Station berada di lokasi yang sama (nomor 1 sampai 5)
  2. Mother dan Daughter Station CNG Plant berada di lokasi berbeda dan dipisahkan oleh perairan (nomor 6 dan 7)

Namun demikian, rumus kapan CNG Plant dibutuhkan di pembangkit listrik tetap sama:

  1. Ada pembangkit listrik yang berbahan bakar gas, baik berupa PLTG (Gas Turbine), PLTMG (Gas Engine) ataupun PLTDG (Diesel-Gas Engine)
  2. Bahan bakar berupa Gas Alam tersedia dalam bentuk gas pipa
  3. Pola kebutuhan listrik tidak rata (peak-off peak daily load curve)
  4. Harga bahan bakar minyak solar (HSD fuel oil) non subsidi lebih tinggi daripada harga gas bahkan setelah diproses menjadi CNG dan LNG dan diregasifikasi lagi

Jika keempat syarat tersebut terpenuhi, maka fasilitas CNG Plant layak dibangun di pembangkit listrik tersebut. Namun untuk syarat nomor 3 menjadi tidak wajib, ketika pembangkit listrik dengan bahan bakar gas berada di sistem yang terisolasi dengan main grid.

Nah, yang terjadi di sistem yang terisolasi, yang disebabkan oleh kondisi geografis berupa pulau kecil yang relatif jauh dari pulau besar tempat jala-jala besar berada, maka strategi penyediaan listrik dengan biaya yang ekonomis dan andal (reliable) menjadi problem yang tidak mudah.

Kenapa harus ada 2 kriteria, berupa:

  1. Andal
  2. Ekonomis

Hal ini karena, seringkali dua kriteria ini tidak bisa dipenuhi dalam saat yang bersamaan.

Misal, jika kita kita mengejar kriteria andal, maka jalan tercepat dan termudah adalah menyediakan PLTD (diesel engine) berbahan bakar minyak untuk pulau-pulau terpencil itu. Namun strategi ini berakibat kepada tidak ekonomisnya / mahalnya biaya operasi sistem tenaga listrik di pulau tersebut.

Banyak orang berpikir untuk menggunakan sumber-sumber energi terbarukan (renewable energy sources / RES) di pulau-pulau kecil tersebut untuk mengejar kriteria ekonomis. Bukan kah sinar matahari melimpah ruah di Indonesia ? Atau menggunakan tenaga angin yang bertiup di khatulistiwa ? Atau bahkan menggunakan energi pasang surut air laut ? Namun pengalaman menunjukkan, ketika sumber energi terbarukan coba dimanfaatkan, tapi tidak didahului oleh studi kelayakan yang komprehensif dan mendalam, seringkali yang ditemui adalah kegagalan, wasting money.

Sebagai contoh adalah penggunaan solar cell untuk PLTS, yang sering menjadi target proyek percontohan berbagai institusi. Biaya investasi solar cell sendiri memang cenderung turun dari waktu ke waktu jika dikuantifikasi dalam satuan Rupiah atau USD per kW peak, berkat penemuan teknologi-teknologi terbaru pada solar cell film. Namun penggunaan PLTS pada sistem yang terisolasi, membutuhkan investasi ekstra berupa fasilitas penyimpanan energi berupa baterai, sebagai penjaga stabilitas sistem. Apa yang terjadi jika kita nekat menggunakan PLTS pada sistem terisolasi tanpa baterai? Sistem akan menjadi sangat tidak stabil, mengingat sistem yang isolated biasanya tidak terlalu besar, hanya di orde beberapa ratus kW atau beberapa MW saja. Bandingkan dengan sistem tenaga listrik Jawa yang beban puncaknya sudah melewati 20000 MW tahun lalu. Gangguan sedikit saja pada solar cell akan mengganggu kestabilan isolated system. Ingat, prinsip RES sebaiknya tidak lebih dari 20% dari total suplai untuk sistem ketenagalistrikan, dengan pertimbangan stabilitas sistem.

Baterai yang digunakan pun tidak bisa sembarang baterai, harus punya kemampuan cyclic, charging-discharging yang memadai. Dan sayangnya, tidak seperti trend harga solar cell yang bisa menurun, harga baterai cenderung stabil dari waktu ke waktu, sehingga PLTS dengan baterai mungkin hanya “murah” dalam biaya operasi, namun mungkin sebetulnya tidak terlalu ekonomis jika biaya investasi secara keseluruhan dalam life cycle cost-nya diperhitungkan.

Paper yang cukup komprehensif menjelaskan narasi di atas dan tersedia online, bisa dibaca pada tulisan Pak Ehnberg.

Nah, lalu bagaimana jalan keluarnya?

Menurut pengamatan saya, yang bisa kita lakukan adalah melakukan optimasi dari alternatif-alternatif penyediaan listrik di sistem terisolasi. Kita jangan sampai terjebak pada “fanatisme” solusi-solusi yang cenderung sektoral, tidak mau melihat solusi lain. Secara empiris, penyediaan tenaga listrik bagi konsumen di Pulau Bawean yang dilayani oleh PLN Distribusi Jawa Timur bekerja sama dengan PT PJB dapat menjadi bahan studi yang menarik. Usaha pengurangan biaya operasi dilakukan dengan substitusi bahan bakar minyak, yang semula dipakai oleh PLTD, mulai digantikan oleh bahan bakar gas dari CNG, yang dipakai oleh PLTMG. Substitusi ini tidak mudah, mengingat CNG harus dibawa melalui laut dari Gresik ke Pulau Bawean yang berjarak lebih dari 60 mil laut. Meski demikian, solusi ini secara empiris telah terbukti bisa direalisasikan dan dinikmati hasilnya.

Berikut foto-foto dari perjalanan saya ke Pulau Bawean:

bawean distancebawean

bawean pltmg cngbawean single line  bawean jettybawean jenbacher gas engine freq control   bawean cng tube skid bawean cng daughter station

PLTG CNG, Solusi Baru untuk Memperbaiki Keandalan SJB (Bagian 2: Peresmian CNG Plant Grati)

Seperti yang saya tulis setahun yang lalu, akhirnya proyek CNG Plant untuk memenuhi kebutuhan PLTG saat beban puncak (Peak Shaving) SJB selesai dibangun. Saya beruntung diundang hadir untuk ikut menyaksikan peresmiannya di PLTGU Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Berita-beritanya di media cukup banyak, saya copaskan satu dari situs resmi PLN sbb:

PLN Operasikan CNG Plant Terbesar Di Dunia Untuk PLTGU Grati

PLN mengoperasikan Compressed Natural Gas (CNG) plant yang terbesar di Dunia dengan kapasitas 15 MMSCFD. CNG plant ini memiliki kemampuan menyalurkan gas untuk 3 unit gas turbin pembangkit listrik dengan total kapasitas 300 MW.

CNG PLTGU Grati

Direktur Utama PLN, Nur Pamudji (dua dari kanan) didampingi Direktur Utama PT Indonesia Power, Djoko Hastowo (paling kiri), Direktur Utama PT PJB, Susanto Purnomo (dua dari kiri) dan Dirut PT Enviromate Technology International (ETI), Awi Suriyanto (paling kanan) berbincang saat meninjau lokasi CNG usai peresmian Compressed Natural Gas (CNG) Plant PLTGU Grati, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat, 14 Juni 2013.

PLTGU/PLTG Grati terdiri dari 2 blok yang saat ini mendapatkan suplai gas sebesar 90 BBTUD dari Santos melalui sumur Oyong dan Wortel. Suplai gas ini sanggup memasok 3 gas turbin (combined cycle) blok 1 masing-masing sebesar 100 MW. Sedangkan blok 2 (open cycle) berfungsi sebagai pemikul beban puncak (peaker) menggunakan bahan bakar HSD.

Dengan adanya CNG Plant (Compressed Natural Gas), maka PT Indonesia Power akan bisa mengoperasikan blok 2 sebagai pemikul beban puncak tanpa menggunakan BBM.

Biaya pokok produksi listrik menggunakan BBM sekitar 2.800 rupiah per kWh, sementara jika menggunakan CNG, BPP-nya hanya sekitar Rp1.000/ kWh. Dengan produksi listrik PLTG Grati Blok 2 selama 4 sampai 5 jam per hari yang berkisar 1.200 s/d 1.500 MWh, maka potensi penghematan akibat pengurangan BBM ini kurang lebih 1 triliun rupiah per tahun.

Pengunaan bahan bakar gas melalui Fasilitas CNG juga berdampak signifikan dengan lingkungan hidup. Sumbangan terhadap penurunan emisi dunia dari pengoperasian CNG Plant PLTGU Grati Blok 2 diestimasikan sebagai berikut : sekitar 254 ribu ton CO2 per tahun, 126,5 ton kadar SO2 per tahun dan 3.500 ton kadar NO2 pertahun. PLN saat ini juga membangun CNG untuk PLTGU Gresik, PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Muara Tawar.

Berita yang lain:

PERESMIAN CNG PLANT UBP PERAK & GRATI

RI Punya Penampung CNG Terbesar di Dunia

Indonesia Power Resmikan CNG Plant

PLN Resmikan CNG Terbesar Di Dunia

PLN Saves Rp1.7 Trillion from CNG Storage

Independent Power Producers di Indonesia

Tulisan saya tentang IPP di Indonesia sampai dengan era tahun 2007 kali ini berdasarkan tulisan dari L.T. Wells. Boleh dibilang, artikel ini sedikit banyak bercerita tentang apa yang terjadi sebelum UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dilahirkan sebagai pengganti UU No 15 Tahun 1985 dan UU No. 20 Tahun 2002 yang dibatalkan MK. 

Krisis mata uang Asia berimbas pada batalnya beberapa perjanjian dengan IPP beberapa tahun sebelumnya. Perselisihan dengan investor mengakibatkan timbulnya persepsi yang buruk dan merugikan negara beberapa ratus juta dolar. Ketika pada tahun 2007 Indonesia mulai menyusun UU ketenagalistrikan baru, yang diharapkan lulus secara konstitusional dan dapat mengundang kembali investor menanamkan modalnya di bidang  kelistrikan, belum jelas apakah pemerintah sudah belajar dari  pengalaman (perselisihan dengan investor) atau belum. Fokus pada penyusunan UU yang baru kelihatannya membuat pembuat kebijakan di Indonesia lupa bahwa mereka seharusnya telah belajar dari pengalaman yang baru lalu. 

Permasalahan (dalam kerangka hukum) yang timbul sedikit banyak karena kurangnya informasi tentang perjanjian sejenis, adanya kepentingan pribadi pejabat2 tinggi, dan permasalahan pada prosedur negosiasi berikut struktur institusinya. Akibatnya, Perjanjian Jual Beli Listrik, PPA (Power Purchase Agreement) yang dihasilkan cenderung tinggi harganya, tidak imbang antara resiko dan pendapatannya dan ketidakinginan untuk membela diri dengan efektif ketika perselisihan timbul. Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman yang lalu untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan.  

Antara tahun 1990 dan 1997, PLN menandatangani 26 perjanjian di bidang pembangkitan dengan investor swasta yang nilainya mencapai $13 milyar dan kira-kira 11000 MW. Investor asing berperan besar pada sebagian besar proyek ini. Ketika krismon tahun 1997 terjadi, sekitar 9000 MW proyek ini sudah dalam fasa konstruksi atau dalam tahap perencanaan yang matang. Keppres menunda dan meninjau sebagian proyek ini dan sisanya dilanjutkan. Akhirnya, seluruh dari 26 perjanjian dilakukan negosiasi ulang atau diakhiri sehingga menimbulkan banyak perselisihan dengan investor. Indonesia menarik perhatian komunitas investasi dunia akibat perselisihan ini dan dituduh tidak menghormati kontrak, tidak mau membayar denda yang dijatuhkan badan arbitrase. Sebuah perselisihan yang berlangsung sampai tahun 2007 adalah ketika dua investor Amerika – Caithness Energy dan Florida Power & Light berusaha mendapatkan $300 juta dengan membekukan aset Pertamina di luar negeri. Terkait dengan proyek PDE 10000 MW, Indonesia mempercepat perluasan infrastruktur ketenagalistrikan terkait krisis kelistrikan nasional, peristiwa ini sangat mungkin berulang jika Indonesia tidak belajar dari pengalaman ini. 

Problem dalam Perjanjian 

Singkat kata, PPA menyebutkan PLN membeli listrik dari IPP dalam jangka panjang, berdasarkan “take or pay“, harganya dalam valuta asing (USD). Apa artinya ? Resiko turunnya permintaan (demand) listrik, dan resiko devaluasi, jatuhnya nilai Rupiah (currency crash) ditanggung pihak Indonesia. Apa yang terjadi di tahun 1997 ? Badai krisis moneter menghancurkan nilai Rupiah, dari kurs 1 USD di kisaran Rp 2000-an menjadi di atas Rp 10000. Ekonomi berkontraksi, pertumbuhan ekonomi negatif, dan demand listrik turun drastis, tapi listrik IPP harus tetap dibeli atau jalan terus. Sebelum krisis moneter tahun 1997, harga jual listrik PLN ada di kisaran 7 sen dolar / kWh. Setelah krisis, harga jualnya tinggal 1.7 sen dolar / kWh. Tentu saja harga jual ini tidak mampu menutup harga beli listrik ke IPP yang ada di kisaran 5.7 ~ 8.5 sen dolar / kWh.

Kenapa Indonesia Terjebak dalam Perjanjian yang Merugikan ?

Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa pada waktu itu PLN dan Pertamina mau menandatangani perjanjian yang menempatkan pihak Indonesia dalam posisi menanggung resiko major. Dalam hal ini ternyata keputusan tersebut bukan diambil oleh BUMN-BUMN itu, namun diambil oleh Pemerintah (Departemen Pertambangan dan Energi) pada waktu itu.

  • Kurangnya Informasi tentang Perjanjian dan Perusahaan
  • Kepentingan Pribadi
  • Permasalahan Organisasi dan Proses
  • Pelelangan Tidak Jalan
  • Tidak Dilibatkannya Para Ekonom (terutama dari Departemen Keuangan) dari Sejak Awal Proses Perjanjian
  • Tidak Benar dalam Menggunakan Jasa Konsultan / Penasehat / Adviser
  • Pengalaman dan Pengambilan Keputusan

Melihat begitu banyak kroni Orde Baru yang terlibat dalam IPP, mantan Dirut PLN dan juga dosen saya dulu, pak Djiteng Marsudi  berkomentar,  Resisting them was like suicide.” 

 

Isi dari artikel ini sendiri mirip dengan laporan investigasi disamping analisis yang dilakukan penulis. Ada banyak hal menarik yang selama ini tidak banyak diketahui publik, contohnya seperti adviser-adviser ternama yang dipakai pemerintah, ternyata loyal pada departemen yang mempekerjakannya. Antar departemen (departemen teknis vs departemen ekonomi) sendiri ternyata boleh dibilang tidak kompak, sering dikenal dengan dikotomi teknokrat ekonomi vs insinyur. Atau pernyataan Menteri Pertambangan dan Energi pada saat itu kepada Peter Jezek (adviser), yang terkesan meremehkan komplikasi listrik swasta, “Indonesia had nothing to learn from the private-power experiences of Pakistan, the Philippines, and Latin America, because Indonesia wasn’t a banana republic“. 

Yang juga menarik adalah pernyataan penulis di akhir artikel ini sbb: 

A final warning: in the end, it is important to remember that private ownership of generating capacity is not the only possibility, nor should it be a goal in itself. If investors prove unwilling to accept arrangements that are more favourable to Indonesia than those of the 1990s, the country would do better by borrowing and building infrastructure itself. If Indonesia had borrowed to build its power plants, it would have taken on risks similar to those it assumed in the 1990s agreements, leaving it with fixed dollar or yen payments, regardless of demand for electricity and exchange rate movements. But borrowing would have had a lower cost than the private investment schemes. Foreign firms probably could run generating plants more efficiently than the state, as they claimed, but the terms of the agreements of the 1990s meant that investors captured all the efficiency gains. If Indonesia can do no better in new arrangements, privatisation is simply too costly. Borrowed funds and state ownership, with all their own problems, would be preferable.  

Artinya, skema partisipasi swasta dengan IPP masih dianggap lebih mahal dibandingkan dengan pemerintah / PLN mencari pinjaman dana dan membangun pembangkit sendiri, seperti yang dilakukan sekarang dengan menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah PLN. Resiko perubahan nilai tukar valuta asing yang drastis, dengan cara ini harus diakui, tetap menjadi hal yang akan berdampak sangat serius.

 

Awan Tag

Nulis Apaan Aja Deh

all about electricity (indonesia)