all about electricity (indonesia)

Melanjutkan artikel dari bagian 1, banyak yang mulai bertanya, kenapa ide deregulasi ketenagalistrikan banyak yang menentang. Jawabannya sederhana, merubah struktur pasar ketenagalistrikan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politis sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang baru berkembang, ketimbang faktor teknis. Di negara maju, yang masyarakatnya sangat kritis, ide ini mudah dipahami. Kompetisi akan memberi insentif yang lebih besar untuk efisiensi.

Salah satu kritik terbesar akan ide ini, adalah adanya pemahaman bahwa listrik adalah hajat hidup orang banyak (sesuai pasal 33 UUD 1945) dan masalah agama (Islam seperti yang saya anut). Dikhawatirkan tarif listrik menjadi tidak terkontrol dan rakyat miskin tidak dapat menikmati listrik murah lagi dengan deregulasi ini. Benarkah hal ini bisa terjadi? Bisa saja terjadi jika tidak diantisipasi, namun selalu ada cara untuk mengatasinya. Tentu saja, saya tidak dalam berkapasitas sebagai seseorang yang dapat mengeluarkan fatwa. Namun sudah menjadi kewajiban untuk menyampaikan kebenaran dan berbagi pengetahuan. Prinsip ekonomi Islam diantaranya:

  1. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
  2. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang

Kedua prinsip tersebut mengindikasikan Islam mengutamakan asas manfaat bagi banyak orang seperti pasal 33 UUD. Disini sering diartikan, agar manfaat tersebut dapat dijamin digunakan bagi kepentingan umum, maka kepentingan tersebut harus menjadi milik negara, dikuasai negara dan diusahakan oleh negara. Dalam beberapa hal, penguasaan negara memang memberi manfaat bagi masyarakat, namun tidak semua seperti itu, bahkan malah ada yang membebani negara dan merugikan masyarakat. Contoh aktual adalah krisis penyediaan listrik dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam hal ini deregulasi pasar ketenagalistrikan adalah salah satu jalan keluar yang sebenarnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Deregulasi memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk berinvestasi di bidang ketenagalistrikan. Namun kebebasan ini bukan lah kebebasan tanpa aturan seperti yang disangka oleh banyak orang. Banyak orang yang khawatir, dengan swasta mempunyai pembangkit listrik atau sebagai retailer yang menjual listrik, maka mereka dapat memainkan harga jual listrik. Kekhawatiran ini sebenarnya dapat dihapuskan, jika masyarakat memahami mekanisme yang terjadi dalam pasar listrik yang kompetitif.

Dalam pasar listrik yang kompetitif, tidak ada satu pun perusahaan pembangkit listrik yang berhak memonopoli pangsa pasar. Jelas hal ini sesuai dengan prinsip anti monopoli

 

tidak boleh memperbolehkan adanya akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Ada batas maksimum share kapasitas daya terpasang pembangkit listrik dalam satu sistem tenaga listrik. Jika pada suatu saat harga listrik melonjak tinggi, maka ada badan pengawas (dalam UU 20/2002 disebut sebagai Bapeptal) yang akan memeriksa kewajarannya. Jika ada produsen yang terbukti bersekongkol melakukan market power, atau menyembunyikan informasi, maka akan dikenai sangsi. Di badan pengawas ini lah sebenarnya masyarakat bersatu atau berserikat untuk memastikan bahwa listrik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Jika harga listrik cenderung naik secara stabil, maka hal ini sebenarnya merupakan sinyal bagi investor bahwa ada kesempatan untuk masuk berinvestasi. Masuknya pembangkit listrik baru akan membawa keseimbangan baru dalam penentuan marginal cost. Secara sederhana, fenomena ini mirip gelombang sinusoidal, dimana ada saat gelombang mencapai nilai maksimum, lalu turun ke nilai minimum, naik lagi dst. Dalam jangka panjang, produsen dan konsumen akan sama posisinya, apa yang dijual sama dengan apa yang dibeli, atau sesuai dengan prinsip keadilan, tidak ada yang dilebihkan dan yang dikurangi dalam jual beli.

Lain halnya dengan kondisi saat ini. Masing-masing pihak, baik produsen, konsumen dan regulator(pemerintah) sama-sama dirugikan. Produsen listrik dipaksa membangkitkan listrik dan diharuskan menjual di bawah biaya produksinya. Jelas hal ini tidak adil. Kekurangan biaya tsb ditutup pemerintah dengan subsidi yang tetap tidak sepadan dengan prinsip keekonomian. Akibatnya semakin lama, produsen akan semakin terpuruk, dan semakin tidak bisa mengembangkan perusahaan dan melayani kebutuhan listrik yang semakin meningkat.

Konsumen juga dirugikan dengan kurangnya listrik yang dihasilkan produsen, ditambah tidak adanya pilihan lain selain membeli listrik dari produsen yang monopolistik. Belum lagi konsumen terus menerus merasa curiga dengan harga listrik yang dibayarkannya, karena selalu merasa overpriced akibat ketiadaan produsen pembanding. Pemerintah pun juga rugi karena dianggap tidak kapabel dalam menangani permasalahan ini, ditambah lagi setiap tahun harus dipusingkan memikirkan besaran subsidi yang diperlukan. Jelas asas manfaat bagi masyarakat, banyak yang tidak terpenuhi.

Lalu bagaimana kah dengan rakyat miskin? Apakah mereka harus membayar listrik dengan harga pasar? Jawabannya tentu saja tidak. Rakyat miskin tetap akan menikmati listrik dengan harga subsidi. Lalu siapa kah yang harus membayar dengan harga pasar? Tentu saja rakyat selain rakyat miskin🙂. Pada dasarnya, dengan model monopoli atau tidak, rakyat miskin tetap mendapatkan bantuan subsidi listrik. Dengan sistem pasar listrik monopoli yang sekarang ada, selain rakyat miskin, seperti industri, golongan menengah dan mampu pun juga menikmati subsidi dari negara. Tentu saja hal ini tidak pada tempatnya.

Bagaimana kah model pasar listrik itu sendiri?

 

Pasar listrik di berbagai negara dapat dikelompokkan menjadi 3 model:

  1. Model Power pool / PoolCo

  2. Model Kontrak Bilateral

  3. Model Hybrid

Model PoolCo mempertemukan jumlah dan harga penawaran (bids) penjual dan pembeli. Dalam hal ini yang memutuskan adalah Independent System Operator (ISO) atau Power Exchanger (pelaksana pasar). ISO/PX ini menentukan spot price / market clearing price (MCP) dan penentuan pembangkit yang beroperasi (economic dispatch). Dalam kompetisi yang ideal, MCP akan sama dengan marginal cost. Contoh pasar yang menggunakan model ini adalah Pennsylvania-New Jersey-Maryland Interconnection (PJM)

,

New York Independent System Operator (NYISO)

 ,

ISO New England (ISO-NE)

Chile, Argentina, Inggris dan Wales.

Dalam model kontrak bilateral, produsen dan konsumen dipertemukan langsung dan lebih bersifat desentralisasi. Peran ISO disini hanyak memastikan bahwa transaksi dapat dipenuhi dengan memperhitungkan kapasitas security sistem transmisi. Contoh negara yang menganutnya adalah Norwegia.

Model kontrak hybrid menggabungkan kedua model tsb. Penggunaan power pool tidak diwajibkan. Power pool melayani partisipan pasar yang tidak memiliki kontrak bilateral. Contoh pasar ini adalah California ISO (CAISO).

 

Berikut adalah wholesale electricity markets dari Wikipedia,

Apa yang dimaksud dengan ISO?

ISO adalah organisasi non-profit independen yang anggotanya berasal dari pelaku pasar ketenagalistrikan, mulai dari wakil perusahaan pembangkit, transmisi, distribusi dan konsumen akhir, yang tugas utamanya menjaga agar sistem selalu dalam keadaan setimbang. ISO mengendalikan operasi jaringan dan memastikan akses terbuka bagi seluruh pengguna sistem transmisi. ISO berhak menggunakan sumber daya atau melepas beban untuk menjaga keamanan dan kestabilan sistem. ISO juga mengkoordinasikan penjadualan pemeliharaan pembangkit, saluran transmisi dan elemen2 lainnya.

Comments on: "Pasar Ketenagalistrikan – Struktur Pasar dan Operasi (2)" (10)

  1. warga perum taman tj. bunga said:

    KELUHAN WARGA PERUM TAMAN TANJUNG BUNGA
    Warga Perum Taman Tanjung Bunga, Air Itam, Pangkalpinang mengeluhkan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang di patok oleh pengembang. Pihak pengembang, PT. Cahaya Indah Abadisakti (CIA) yang beralamat di Jl.DepatiHamzah/AirItam No.638 Pangkalpinang 33149, Telp. 07174256000 mematok TDL untuk daya listrik sebesar 900 watt Rp. 162.000,- dan per 1 KWh Rp. 8.000,-. Dengan harga tersebut rata-rata jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh warga ke PT. CIA sebesar Rp. 1.000.000 perbulannya, sebanding dengan biaya angsuran pembelian rumah type 37 dan type 45 perbulan. Selain dari tingginya TDL yang ditetapkan oleh PT. CIA, listrik hanya hidup 15 jam saja, mulai dari jam 17.00 s.d 08.00 WIB, selebihnya listrik dipadamkan dengan alasan operasional. Untuk menentukan jumlah yang harus dibayarkan oleh warga, PT. CIA menggunakan meteran (KWh) listrik yang tidak diterra oleh PT. PLN.
    PT. CIA juga mengenakan denda Rp. 5.000 perminggu kepada warga yang terlambat membayar tagihan listrik. Pemberlakuan denda juga dikenakan kepada warga yang sudah diputus aliran listriknya. Pemberitahuan denda tersebut dikirimkan melalui SMS dari seorang staff PT. CIA yang bernama Tanti dengan nomor HP 081703200826.
    Saat ini TDL yang ditetapkan oleh PT. PLN untuk daya listrik 900 watt sebesar Rp. 23.000,- dan per 1 KWh sebesar Rp. 520,- (sesuai Keppres nomor 89 tahun 2003). Namun dengan kondisi krisis listrik yang terjadi Pulau Bangka, tahun 2008 PT. PLN tidak dapat menyediakan sambungan baru. Pembangunan rumah Perum Taman Tanjung Bunga dimulai bulan Nopember tahun 2007 dan surat permohonan untuk penyambungan listrik untuk warga dari PT. CIA kepada PT. PLN bulan Juni 2008.
    Pada saat membeli rumah yang ditawarkan oleh PT. CIA, warga dijanjikan akan mendapatkan listrik dengan TDL daya listrik 900 watt Rp. 50.000 dan per 1 KWh. Rp. 3.000,-. Warga merasa tertipu dan beberapa kali mendatangi kantor PT. CIA untuk meminta kejelasan mengenai TDL yang sangat tinggi, namun pihak pengembang tidak memberikan penjelasan yang memuaskan. PT. CIA menjelaskan bahwa TDL yang tinggi disebabkan karena harga solar untuk konsumsi genset pembangkit listrik yang dibeli oleh PT. CIA ke PERTAMINA Rp. 13.000,- perliternya. Namun ketika harga solar saat ini turun (Rp. 9.000 perliter) TDL yang diberlakukan oleh PT. CIA masih tetap sama, padahal sebelumnya PT. CIA juga menjanjikan penurunan TDL jika harga solar turun.
    Sebagian warga yang tidak puas dengan penjelasan PT. CIA beranggapan bahwa tingginya TDL yang ditetapkan oleh PT. CIA adalah untuk membiayai operasional kantor dan pembangunan rumah tahap berikutnya di Perum Taman Tanjung Bunga. Anggapan warga ini dikarenakan PT. CIA menggunakan sumber daya dan jaringan listrik yang sama dengan warga tanpa menggunakan meteran (KWh) listrik. Genset untuk sumber daya pembangkit listrik saat ini berada di kantor PT. CIA yang berjarak kurang lebih 1,5 KM, dan aliran listrik disalurkan ke warga Perum Taman Tanjung Bunga melalui jaringan Tegangan Rendah (TR). Tiang yang digunakan untuk jaringan TR ini berbeda dengan tiang TR yang digunakan oleh PT. PLN.
    Permasalahan dan ketentuan listrik untuk kepentingan umum sudah diatur oleh pemerintah, seperti UU nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Keputusan Presiden nomor 89 tahun 2002. Sangat memprihatinkan jika pemerintah dan penegak hukum tidak melakukan tindakan apapun kepada PT. CIA.

    Warga Perum Taman Tanjung Bunga

  2. pak , adakah paper atau buku2 yang membahas bilateral contract lebih detail

    • Salah satu buku yang cukup dalam membahas model2 pasar listrik yang saya suka adalah:
      Market operations in electric power systems oleh M. Shahidehpour, Hatim Yamin, Zuyi Li

      Meski tidak secara spesifik, tapi bahasan tentang model kontrak bilateral disebut juga di buku ini:

      Bilateral Contracts Model. Bilateral contracts are negotiable agreements on delivery and receipt of power between two traders. These contracts set the terms and conditions of agreements independent of the ISO. However, in this model the ISO would verify that a sufficient transmission capacity
      exists to complete the transactions and maintain the transmission security. The bilateral contract model is very flexible as trading parties specify their desired contract terms. However, its disadvantages stem from the high cost of negotiating and writing contracts, and the risk of the creditworthiness of counterparties.

  3. Teguh Sugiharto said:

    Din, ini teguh temen kost di Ernanda. Mau tanya: kalau aku buat PLTMH berarti PLN wajib beli yah? Kalau di daerah Klaten dibelinya berapakah?

    • Apa kabar juga Guh,

      Dapat kujelaskan seperti ini,

      PLN wajib membeli listrik PLTMH, karena sesuai Permen ESDM 05/2009 pasal 3 (2) masuk dalam kategori pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan sampai dengan 10 MW.

      Dasar hukum penentuan harga beli dari PLTMH dari masyarakat adalah Permen ESDM 05/2009, dan menurut PLN prosesnya dapat melalui Penunjukan Langsung (tidak perlu melalui Tender). Sedang untuk harga, perlu ditanyakan ke PLN Distribusi Jateng. Menurut opiniku pribadi, sebaiknya Teguh nego ke PLN agar listriknya dibeli antara Rp 400-500/kWh, karena PLN jualnya ke masyarakat rata-rata Rp 500/kWh ke atas.

  4. PPA dari PLTMH bervariasi (sesuai info media). Misal Mekarsari sekitar Rp 432/kwh, Wot Lemah II sekitar Rp 553/kWh. Setelah terbitnya Permen ESDM no 269_12/26/600.3/2008 ttg Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik 2008, Dir Luar Jawa Bali, Pak Hariadi Sadono mengatakan bahwa sekitar 30 pengembang PLTMH minta renegosiasi PPA karena BPP sesuai permen jauh lebih tinggi dari yang disepakati di PPA. Sebagai contoh BPP TM Kalbar Rp 2,546/kWh, misal PLTMH diinterkoneksi ke TM,harganya 0.8 BPP. BPP TM di jawa rata-rata Rp 850-an/kWh.
    Memang sekarang permen tsb sudah tidak berlaku lagi sejak ada permen 05/2009. Hemat saya seharusnya tetep dijadikan referensi BPP saat bernegosiasi. MESDM tentu punya dasar yang kuat untuk menentukan BPP 2008.
    Gimana menurut Bpk?

    • Pak dodik yth,

      Memang menarik sekali fenomena perubahan kebijakan pemerintah dalam pentarifan listrik dari sumber energi terbarukan. Di satu sisi, pengembang PLTMH harus berjuang lebih keras dalam negosiasi harga dengan PLN setelah permen ESDM 05/2009 keluar, di sisi lain PLN pun juga berjuang mendapatkan listrik dari IPP dengan harga semurah mungkin.

      Menurut opini saya, hal yang harus ditata ulang adalah seberapa besar komitmen bangsa Indonesia terhadap lingkungan hidup / pengurangan gas rumah kaca / pengembangan sumber energi terbarukan / PLTMH dalam konteks riilnya. Jika RI memang punya komitmen, maka hal ini tentu tercermin dalam besaran subsidi energi (listrik) yang disetujui DPR. Karena PLN sebagai PKUK masih mengemban PSO, maka wajar jika komitmen pengembangan PLTMH ini juga masuk dalam komponen subsidi listrik. Jika tidak masuk, maka yang terjadi adalah PLN akan berusaha menekan harga beli listrik dari IPP (termasuk pengembang PLTMH). Jadi permen ESDM tahun 2008 sebetulnya sudah bagus, cuma kurang mendapat dukungan DPR, dibuktikan dengan besaran subsidi listrik yang tidak secara spesifik memperhitungkan kemungkinan pemberian insentif tarif beli listrik PLTMH dengan harga sesuai permen ESDM tahun 2008, sehingga pemerintah akhirnya terpaksa lebih realistis atau akhirnya mengeluarkan permen ESDM 05/2009 tadi.

  5. izin bertanya pak..
    Saat ini usaha ketenagalistrikan di Indonesia (selain PLN dan anak2 perusahaannya)baru di bidang pembangkitan ya, itupun dengan syarat listrik yang dibangkitkan wajib dijual ke PLN?

    Andaikan UU ketenaglistrikan ingin dijalankan secepatnya, dimana setiap daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan mengenai ketenagalistrikan di daerahnya, bagaimana dengan pulau jawa bali dimana sudah hampir 100% di monopoli oleh PLN?adakah peluang bagi kalangan usaha untuk memasuki bisnis ketenagalistrikan di wilayah itu?
    Kalau menurut saya, untuk pulau – pulau lain yang belum terbentuk dominasi PLN, peluang itu sangat terbuka.

    menurut ketiga model yang bapak sebutkan tadi, ISO berperan di ketiganya. Sebaiknya kita menganut sistem hybrid, para pelaku industri haruslah menjalin kontrak bilateral, sedangka untuk rakyat biasa ISO mengambil peran sebagai operator. Lalu Apakah mungkin pak, ISO dibentuk oleh Pemda?

    Maaf pak, saya banyak bertanya. Jujur saya tertarik dengan ini.
    terima kasih pak..

    • Sebelumnya mohon maaf untuk rekan2 semua, minggu2 ini saya belum bisa banyak menulis, karena sedang terlibat dalam hal ini.

      Pak Robin, terima kasih untuk diskusinya, memang hal ini sangat kontroversial, dengan pro dan kontranya.

      Pendapat saya pribadi:
      Dalam satu kontinen yurisdiksi, sebaiknya hanya ada 1 ISO. Malah kalau bisa, jika dalam 1 kontinen ada beberapa negara, ISO-nya satu saja. Kenapa? Terlalu banyak birokrasi (apalagi jika tiap provinsi membuat ISO sendiri2), membuat sistem cenderung tidak stabil karena tiap area akan berusaha mengamankan dirinya sendiri. Kita perlu belajar dari pengalaman blackout di kontinen Amerika Utara tahun 2003.

      Untuk sistem electricity market, model hybrid kelihatannya lebih sesuai untuk di pulau Jawa. Namun perlu dicatat, selama dunia industri masih menikmati subsidi tarif listrik, biasanya mereka lebih memilih memakai listrik PLN (atau system pool).

  6. Terima kasih pak atas waktu luang bapak untuk berdiskusi..

    Ya pak saya sepakat dengan pemakaian 1 ISO untuk 1 kontinen itu, apalagi kalau melihat sejarah birokrasi Indonesia yang “kurang” efektif.
    Andaikan kontinen = daerah = pulau
    UU ketenagalistrikan bisa efektif atau tidak tergantung kesiapan kontinen masing – masing. Dan menurut saya dengan sudah terbiasanya Indonesia di layani oleh PLN, persiapan itu akan memakan waktu lama, entah jenis pasar apa yang maw dipakai.

    Berarti lebih baik industri tidak menerima subsidi listrik pak?hehe..
    bagaimana kalau investasi pembangkit terbaharukan yang di subsidi?
    terima kasih pak..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

Nulis Apaan Aja Deh

all about electricity (indonesia)

%d blogger menyukai ini: