waktu itu kerja praktek di PLN p3B ya? mau doong.. liat laporan KP nya..

Ya pak saya sepakat dengan pemakaian 1 ISO untuk 1 kontinen itu, apalagi kalau melihat sejarah birokrasi Indonesia yang “kurang” efektif.
Andaikan kontinen = daerah = pulau
UU ketenagalistrikan bisa efektif atau tidak tergantung kesiapan kontinen masing – masing. Dan menurut saya dengan sudah terbiasanya Indonesia di layani oleh PLN, persiapan itu akan memakan waktu lama, entah jenis pasar apa yang maw dipakai.

Berarti lebih baik industri tidak menerima subsidi listrik pak?hehe..
bagaimana kalau investasi pembangkit terbaharukan yang di subsidi?
terima kasih pak..

Tanpa pengaturan/regulasi, beban sistem menjadi tidak terkendali. Jika sistem jatuh/collapse, secara nasional perekonomian akan jatuh juga (tidak hanya industri).

Tugas manajemen pabrik adalah menghitung trade-off beroperasi sesuai SKB menteri atau menggunakan captive power dan beroperasi seperti sebelumnya (Senin-Jumat/Sabtu).

Pak Robin, terima kasih untuk diskusinya, memang hal ini sangat kontroversial, dengan pro dan kontranya.

Pendapat saya pribadi:
Dalam satu kontinen yurisdiksi, sebaiknya hanya ada 1 ISO. Malah kalau bisa, jika dalam 1 kontinen ada beberapa negara, ISO-nya satu saja. Kenapa? Terlalu banyak birokrasi (apalagi jika tiap provinsi membuat ISO sendiri2), membuat sistem cenderung tidak stabil karena tiap area akan berusaha mengamankan dirinya sendiri. Kita perlu belajar dari pengalaman blackout di kontinen Amerika Utara tahun 2003.

Untuk sistem electricity market, model hybrid kelihatannya lebih sesuai untuk di pulau Jawa. Namun perlu dicatat, selama dunia industri masih menikmati subsidi tarif listrik, biasanya mereka lebih memilih memakai listrik PLN (atau system pool).

Andaikan UU ketenaglistrikan ingin dijalankan secepatnya, dimana setiap daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan mengenai ketenagalistrikan di daerahnya, bagaimana dengan pulau jawa bali dimana sudah hampir 100% di monopoli oleh PLN?adakah peluang bagi kalangan usaha untuk memasuki bisnis ketenagalistrikan di wilayah itu?
Kalau menurut saya, untuk pulau – pulau lain yang belum terbentuk dominasi PLN, peluang itu sangat terbuka.

menurut ketiga model yang bapak sebutkan tadi, ISO berperan di ketiganya. Sebaiknya kita menganut sistem hybrid, para pelaku industri haruslah menjalin kontrak bilateral, sedangka untuk rakyat biasa ISO mengambil peran sebagai operator. Lalu Apakah mungkin pak, ISO dibentuk oleh Pemda?

Maaf pak, saya banyak bertanya. Jujur saya tertarik dengan ini.
terima kasih pak..