Ya pak saya sepakat dengan pemakaian 1 ISO untuk 1 kontinen itu, apalagi kalau melihat sejarah birokrasi Indonesia yang “kurang” efektif.
Andaikan kontinen = daerah = pulau
UU ketenagalistrikan bisa efektif atau tidak tergantung kesiapan kontinen masing – masing. Dan menurut saya dengan sudah terbiasanya Indonesia di layani oleh PLN, persiapan itu akan memakan waktu lama, entah jenis pasar apa yang maw dipakai.

Berarti lebih baik industri tidak menerima subsidi listrik pak?hehe..
bagaimana kalau investasi pembangkit terbaharukan yang di subsidi?
terima kasih pak..

Pak Robin, terima kasih untuk diskusinya, memang hal ini sangat kontroversial, dengan pro dan kontranya.

Pendapat saya pribadi:
Dalam satu kontinen yurisdiksi, sebaiknya hanya ada 1 ISO. Malah kalau bisa, jika dalam 1 kontinen ada beberapa negara, ISO-nya satu saja. Kenapa? Terlalu banyak birokrasi (apalagi jika tiap provinsi membuat ISO sendiri2), membuat sistem cenderung tidak stabil karena tiap area akan berusaha mengamankan dirinya sendiri. Kita perlu belajar dari pengalaman blackout di kontinen Amerika Utara tahun 2003.

Untuk sistem electricity market, model hybrid kelihatannya lebih sesuai untuk di pulau Jawa. Namun perlu dicatat, selama dunia industri masih menikmati subsidi tarif listrik, biasanya mereka lebih memilih memakai listrik PLN (atau system pool).

Andaikan UU ketenaglistrikan ingin dijalankan secepatnya, dimana setiap daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan mengenai ketenagalistrikan di daerahnya, bagaimana dengan pulau jawa bali dimana sudah hampir 100% di monopoli oleh PLN?adakah peluang bagi kalangan usaha untuk memasuki bisnis ketenagalistrikan di wilayah itu?
Kalau menurut saya, untuk pulau – pulau lain yang belum terbentuk dominasi PLN, peluang itu sangat terbuka.

menurut ketiga model yang bapak sebutkan tadi, ISO berperan di ketiganya. Sebaiknya kita menganut sistem hybrid, para pelaku industri haruslah menjalin kontrak bilateral, sedangka untuk rakyat biasa ISO mengambil peran sebagai operator. Lalu Apakah mungkin pak, ISO dibentuk oleh Pemda?

Maaf pak, saya banyak bertanya. Jujur saya tertarik dengan ini.
terima kasih pak..

Memang menarik sekali fenomena perubahan kebijakan pemerintah dalam pentarifan listrik dari sumber energi terbarukan. Di satu sisi, pengembang PLTMH harus berjuang lebih keras dalam negosiasi harga dengan PLN setelah permen ESDM 05/2009 keluar, di sisi lain PLN pun juga berjuang mendapatkan listrik dari IPP dengan harga semurah mungkin.

Menurut opini saya, hal yang harus ditata ulang adalah seberapa besar komitmen bangsa Indonesia terhadap lingkungan hidup / pengurangan gas rumah kaca / pengembangan sumber energi terbarukan / PLTMH dalam konteks riilnya. Jika RI memang punya komitmen, maka hal ini tentu tercermin dalam besaran subsidi energi (listrik) yang disetujui DPR. Karena PLN sebagai PKUK masih mengemban PSO, maka wajar jika komitmen pengembangan PLTMH ini juga masuk dalam komponen subsidi listrik. Jika tidak masuk, maka yang terjadi adalah PLN akan berusaha menekan harga beli listrik dari IPP (termasuk pengembang PLTMH). Jadi permen ESDM tahun 2008 sebetulnya sudah bagus, cuma kurang mendapat dukungan DPR, dibuktikan dengan besaran subsidi listrik yang tidak secara spesifik memperhitungkan kemungkinan pemberian insentif tarif beli listrik PLTMH dengan harga sesuai permen ESDM tahun 2008, sehingga pemerintah akhirnya terpaksa lebih realistis atau akhirnya mengeluarkan permen ESDM 05/2009 tadi.

Dapat kujelaskan seperti ini,

PLN wajib membeli listrik PLTMH, karena sesuai Permen ESDM 05/2009 pasal 3 (2) masuk dalam kategori pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan sampai dengan 10 MW.

Dasar hukum penentuan harga beli dari PLTMH dari masyarakat adalah Permen ESDM 05/2009, dan menurut PLN prosesnya dapat melalui Penunjukan Langsung (tidak perlu melalui Tender). Sedang untuk harga, perlu ditanyakan ke PLN Distribusi Jateng. Menurut opiniku pribadi, sebaiknya Teguh nego ke PLN agar listriknya dibeli antara Rp 400-500/kWh, karena PLN jualnya ke masyarakat rata-rata Rp 500/kWh ke atas.

Meski tidak secara spesifik, tapi bahasan tentang model kontrak bilateral disebut juga di buku ini:

Bilateral Contracts Model. Bilateral contracts are negotiable agreements on delivery and receipt of power between two traders. These contracts set the terms and conditions of agreements independent of the ISO. However, in this model the ISO would verify that a sufficient transmission capacity
exists to complete the transactions and maintain the transmission security. The bilateral contract model is very flexible as trading parties specify their desired contract terms. However, its disadvantages stem from the high cost of negotiating and writing contracts, and the risk of the creditworthiness of counterparties.

Warga Perum Taman Tanjung Bunga