Memang menarik melihat level BPP TR, TM dan TT yang tidak sama. Apa yang menyebabkan demikian?

Jawabnya:

Unsur BPP listrik yang utama adalah biaya bahan bakar di pembangkitan dan konstrain jaringan di transmisi/distribusi. Semakin besar konstrain jaringan di suatu daerah, BPP di TM dan TR akan semakin lebih mahal dibanding BPP TT.

Ekstrimnya, jika tidak ada konstrain (hambatan) jaringan, maka BPP TT=TM=TR (namun hal ini belum pernah terjadi di suatu STL interkoneksi di dunia). Yang ada biasanya, meminimalkan gap/jarak BPP TT, TM dan TR.

Apa yang dimaksud dengan konstrain jaringan?

Ibarat kendaraan dan jalan di Jakarta, jika kendaraan adalah listrik, maka jalan adalah saluran transmisi. Sedangkan pintu tol adalah trafo IBT.

Jadi, walaupun ada banyak kendaraan, belum tentu orang berkendaraan semakin cepat sampai tujuan. Jalan tolnya sudah lebar, tapi ketika sampai tol Cawang, antriannya luar biasa panjang.

Demikian juga listrik, pembangkit2 listrik berbahan bakar murah terhubung dari Banten s/d Jawa Timur. Namun, ketika di tiap daerah diturunkan tegangannya melalui trafo IBT, ada keterbatasan.

Akibatnya di suatu daerah, ambil contoh Surabaya, meski suplai listrik di Jawa Timur berlebih, trafo IBT 500/150 kV di node/simpul Surabaya Barat tidak sepenuhnya bisa menyalurkan listrik dari sistem 500 kV ke 150 kV dan memasok kebutuhan di Surabaya.

Akibatnya, kebutuhan di Surabaya masih harus dipasok oleh pembangkit berbahan bakar relatif mahal di area Surabaya dan sekitarnya. Dengan kata lain, jika dianalisis, maka node island Surabaya punya electric market price yang lebih tinggi dibandingkan node Paiton misalnya.

Lebih jauh dengan grafik subsidi, konsumen industri yang dipasok dari TM atau bahkan TT sebenarnya mendapat subsidi lebih kecil dari konsumen rumah tangga, karena sebenarnya BPP TM dan TT memang lebih rendah dari BPP TR.

Atau saya yang (barangkali) keliru membaca / menafsirkan grafik tersebut (terutama menerjemahkan Y-axis).

Terima kasih
Buyung-Skrn

Harga (biaya produksi) listrik dari energi alternatif bergantung pada jenisnya. Namun secara umum biasanya masih lebih mahal dari pembangkit listrik konvensional. Bisa dicari dari artikel2 di IEEE.

Ambil contoh angin yang juga sumber energi terbarukan, saya kutip dari tulisan Gary L. Johnson, Wind Energy di buku Electric Power Engineering Handbook 2nd ed.,

To discuss what might be a fair price for a lease, it will be helpful to use an example. We will assume the following:
. 20 MW per square mile
. Land fair-market value $500/acre
. Plant factor 0.4
. Developer desired internal rate of return 0.2
. Electricity value $0.04/kWh
. Installed cost of wind turbine $1000/kW

Dari sisi investasi jelas tidak lebih murah. Dan Indonesia, kebetulan (dari yang saya tahu) bukan lah negara yang punya angin ideal untuk turbin angin. Belum lagi masalah di sistem tenaga listrik. Pembangkit listrik dari angin, jika dikoneksi ke STL, rule of thumb-nya, penetrasinya tidak boleh lebih dari 20% karena masalah stabilitas.

HPP pada dasarnya seperti komoditi yang lain ada biaya tetap (fix costs) dan variabel costs. Dalam PPA sering disebutkan sebagai sebagai biaya komponen A, B, C, D. Sebagian besar harga produksi, kontribusi terbesarnya dihasilkan oleh komponen C atau biaya bahan bakar.

Besar komponen C ini misalnya tercantum di,
http://www.pln.co.id/LinkClick.aspx?link=355&tabid=36

Biaya ini bisa naik turun bergantung pada harga energi primernya, seperti harga batubara, minyak dan gas. Jika energi primernya “gratis” seperti air, maka HPP-nya lebih berasal dari besarnya retribusi yang ditarik oleh Pemda setempat, misal ada yang bilang harganya sekitar Rp 163/kWh.

HPP menurut BPK tahun 2006 bisa dilihat di,
http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2006i/bumn/06_HP_BPP_PLN.pdf

Itung2an sederhananya, misal seperti ini:
Untuk menghasilkan listrik 1 kWh, minyak HSD (Solar) yang dibutuhkan turbin gas adalah 0.4 liter. Jika harga minyak HSD-nya Rp 5000/liter maka Rp/kWh nya 1 x 5000 x 0.4 = Rp 2000/kWh, jika harga minyak HSD-nya Rp 10000 seperti sekarang, maka biayanya menjadi Rp 4000/kWh.

Semoga bermanfaat.

F. Heru Widodo
BPPT Jakarta
08170133134