Harga Beli Listrik dari Energi Alternatif dan Subsidi Listrik 2008

Artikel ini bermula dari sebuah topik di milis IndoEnergy yang membahas harga beli PLN untuk energi alternatif dan keingintahuan masyarakat bagaimana subsidi listrik dihitung. Pada intinya ada sebagian anggota milis yang mempertanyakan hal2 yang dianggap kontradiktif dalam pengembangan energi terbarukan, seperti dasar hukum pemberian harga beli energi listrik dari suatu PLTMH di Jawa Barat yang hanya Rp 432/kWh. Sedikit berbagi dasar hukum aturan main ketenagalistrikan di Indonesia,       

http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?d=1900+85&f=uu15-1985bt.htm
http://www.esdm.go.id/prokum/pp/2006/pp_26_2006.pdf
http://www.esdm.go.id/prokum/permen/2007/permen-esdm-04-2007.pdf
http://www.esdm.go.id/prokum/permen/2006/permen-esdm-02-2006.pdf       

Intinya, menurut hirarki peraturan di Indonesia, dengan dibatalkannya UU No 20/2002, maka UU No 15/1985 masih menjadi dasar bagi semua aturan di bawahnya. Harga jual listrik dari masyarakat ke PKUK (PLN) adalah sesuai dengan Permen ESDM 02/2006, termasuk mengenai aturan harga jualnya adalah 0.8 x BPP jika masuk ke tegangan menengah dan 0.6 x BPP provinsi jika masuk ke tegangan rendah. Dalam hal ini PLTMH yang dimaksud ternyata masuk jaringan tegangan rendah dengan BPP tegangan rendah provinsi Jawa Barat yang sebesar Rp 720/kWh. Mengenai BPP regional, itu ditetapkan oleh Menteri.
 
Mengenai alasannya, mungkin dibuat dengan asumsi bahwa jaringan yang ada adalah jaringan yang terinterkoneksi. Implikasinya di titik mana pun energi listrik masuk ke jaringan, maka akan mempunyai kemungkinan untuk mengalir ke bagian mana pun dalam sistem interkoneksi tersebut dengan dibatasi oleh kemampuan jaringan. Artinya, karena ada kemungkinan bahwa energi yang dihasilkan akan dialirkan melalui saluran transmisi ke daerah lain, maka arti tegangan menjadi penting disini. Seperti yang kita ketahui rugi2 listrik berbanding terbalik dengan tegangan, atau semakin tinggi tegangan maka rugi2 akan lebih kecil untuk sejumlah energi yang sama yang disalurkan.
 
Ada pun argumen bahwa pembangkit listrik yang dekat dengan beban bisa dihargai lebih mahal sesuai hukum pasar, memang benar untuk pasar listrik yang sudah dideregulasi (seperti yang dimaui oleh UU No 20/2002 yang batal). Namun sayangnya, pasar listrik kita memang masih regulated, jadi mau tidak mau, harga jual/beli listrik masih harus mengikuti regulasi.   Mengenai subsidi energi, dalam RAPBN-P (bulan Februari 2008 ) direncanakan,        

 http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Country-Update/ecsos.update.apr2008.pdf
http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/08-02-26,%2005%20Bab%20III.pdf        

  

==========            APBN      %thd PDB    RAPBN-P    % thd PDB   % thd APBN          

Subsidi Energi           75.59               1,8           161.19             3,8                213,2

1) Subsidi BBM          45.80               1,1           106.19             2,5                231,8

2) Subsidi Listrik      29.78               0,7            54.99             1,3                184,7      

  

Logikanya, daripada uang negara keluar untuk membiayai subsidi, memang lebih baik dipakai untuk membeli sumber listrik terbarukan dengan harga yang menarik. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan penyedia energi listrik terbarukan. Cuma mungkin pemerintah (yang membuat aturan harga jual listrik adalah pemerintah) belum berpikir sejauh itu, karena masih direpotkan dengan banyak hal, seperti gonjang-ganjing keputusan menaikkan harga BBM.Sebelumnya penulis menyatakan sedikit disclaimer, meski penulis berusaha mendapatkan sumber yang valid, kebenaran informasi yang ditulis tidak bisa dijamin Penulis juga mohon maaf karena mengutip berita tahun kemarin, untuk asumsi2 yang digunakan:          

  

Sedang Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono mengungkapkan subsidi listrik untuk tahun 2008 diusulkan menjadi Rp 42,6 triliun atau mengalami kenaikan Rp16,8 triliun dibandingkan APBN 2007 sebesar Rp25,8 triliun. Subsidi sebesar itu merupakan skenario maksimal dengan asumsi PT PLN mendapat marjin 5%. ”Sementara, kalau PLN tidak mendapat marjin maka subsidinya menjadi Rp36,93 triliun,” ujar J Purwono.       

Asumsi untuk menghitung skenario maksimal adalah konsumsi BBM 9,556 juta kiloliter, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik Rp930,17 per kWh, pertumbuhan penjualan listrik 6,8 persen, susut jaringan 10,14 persen, harga minyak $US 60/ barel, dan nilai tukar Rp9.400.       

Sedangkan, apabila memakai skenario minimal maka dengan marjin PLN lima persen, maka kebutuhan subsidi menjadi Rp38,21 triliun dan Rp32,73 triliun untuk marjin nol persen. Asumsi yang dipakai buat skenario minimal ini adalah konsumsi BBM 9,556 juta kiloliter, BPP listrik Rp896,1 per kWh, pertumbuhan penjualan listrik 6,8 persen, susut jaringan 10,14 persen, harga minyak $US 57/ barel, dan nilai tukar Rp9.400.            

Kalau yang ini dari laporan tahunan PLN:       

  

        

Jadi perhitungan kasarnya, katakan lah dengan asumsi pertumbuhan produksi listrik 6-7% dari tahun 2006, maka produksi listrik kira2 menjadi 150 TWh di tahun 2008. Harga jual ke konsumen bervariasi, katakan lah ambil yang Rp 500/kWh, sedang untuk BPP berkisar Rp 704-936/kWH di awal tahun 2008 (penulis memperkirakan BPP real saat ini mungkin sudah kembali menembus ke angka di atas Rp 1000/kWh, karena harga minyak), misal ambil yang Rp 800/kWh, maka selisih harga jual dan harga produksi adalah Rp 300/kWh.   

  

Jadi subsidi yang dibutuhkan sekitar Rp 300/kWh x 150 TWh = Rp 45 triliun. Kalau ditambah susut jaringan, mungkin kira2 subsidi yang dibutuhkan sekitar Rp 50 triliun. Jadi usulan pemerintah untuk subsidi listrik dalam RAPBN yang Rp 42.6 triliun sebenarnya sudah sangat minim. Berita terakhir yang saya tahu saat pembahasan RAPBN-P, DPR menyetujui subsidi listrik sebesar Rp 61 triliun atau dalam data pokok APBN-P 2008 disebut sejumlah Rp 60.2916 triliun. UU No 16/2008 tentang perubahan APBN tahun anggaran 2008 menjelaskan banyak hal tentang kondisi yang dihadapi Indonesia. Sementara itu jumlah subsidi listrik yang ditetapkan menurut penulis masih terlalu optimis dengan perkembangan harga minyak sekarang. Dengan perbedaan harga jual dan harga produksi sekitar Rp 500/kWh (dengan BPP Rp 1000/kWh), maka subsidi yang dibutuhkan sebenarnya sekitar Rp 500/kWh x 150 TWh = Rp 75 triliun.

  

Kenapa BPP aktual saat ini diperkirakan sudah bergerak naik ? Karena pembangkit listrik BBM, yang harga BBM-nya sampai 2 x dari asumsi semula, masih besar porsinya dalam hal penyediaan listrik. Bappenas memperkirakan konsumsi listrik dari jenis pembangkit listrik BBM masih sekitar 25% tahun 2008 ini. Sedikit kalkulasi kasar, 0.75 x Rp 800/kWh + 0.25 x Rp 1600/kWh = Rp 1000/kWh. Seperti yang kita tahu Rp/kWh pembangkit BBM ini sangat mahal. Sebagai contoh, jika harga minyak diesel dihargai Rp 10000/liter (PLN membeli BBM dengan harga pasar, walaupun dibayarnya menunggu subsidi cair, makanya dulu sempat bersitegang dengan Pertamina), maka biaya operasi PLTG minyak, yang biasa dioperasikan PLN pada saat beban puncak jam 17.00-22.00 bisa mencapai Rp 3500/kWh, hanya dari biaya bahan bakar saja.  

  

Itu sebabnya kenapa sebaiknya kita harus hemat energi, terutama di petang hari, mencegah jangan sampai PLN terpaksa mengoperasikan mesin2 mahalnya. Ini juga menjadi sebab, kenapa proyek 10000 MW, pengembangan panas bumi, diversifikasi energi primer yang lain seperti PLTMH digalakkan dan dipercepat. Cuma problemnya mungkin untuk sebagian investor, insentif yang diberikan, misal dalam hal pentarifan dan kepastiannya masih kurang menarik.  

  

Mengenai subsidi diberikan ke golongan yang mana, semua golongan, baik rumah tangga maupun industri masih menerima subsidi. Subsidi untuk rumah tangga s/d 450VA lah yang terbesar. Kalau kita melihat grafik diatas, maka luas bidang ungu untuk R1 lah yang terbesar. Golongan yang paling kecil subsidinya adalah rumah tangga R3, lebih kecil dari subsidi yang diberikan untuk industri dan bisnis. Nilai jual listrik dengan tarif keekonomian itu sendiri sebenarnya biaya produksi rata-rata ditambah margin keuntungan yang ditetapkan pemerintah (kadang 5%, kadang 0% kalau tidak ingin bilang dipaksa rugi), sesuai prinsip regulated market.